PUMP KKP

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Kelautan dan Perikanan

Investasi Garam Terganjal Izin Lahan

Kupang, FloresNews.com – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Timur Yoseph Lewokeda mengatakan, investasi industri garam di dua daerah potensial masing-masing Kabupaten Nagekeo dan Kupang masih terhambat status izin lahan. “Lahan di dua daerah potensial untuk industri garam itu belum bisa dikelola karena masih belum pasti. Diharapkan pada 2012 bisa segera dilakukan setelah ada kepastian lahan,” kata Yoseph di Kupang, Kamis (8/12).
Dia menjelaskan, masih belum pastinya status lahan lokasi potensi garam di dua kabupaten tersebut terkait lahan tersebut sudah menjadi lahan kelola perusahan investasi, bahkan sudah mendapatkan izin usaha namun hingga saat ini belum diimplementasikan. “Inilah yang menjadikan kendala bagi pemerintah untuk mengambil tindakan termasuk memberikan izin baru kepada investor lainnya,” kata Yoseph. Menurut dia, khusus untuk lahan yang berada di Kebupaten Nagekeo, telah menjadi hak dua perusahaan pengelola garam masing-masing PT Anoa dan PT Panggung Guna Ganda selaku pengelola dalam status hak guna usaha (HGU). Namun pascapemberian izn, hingga saat ini dua perusahaan investasi tersebut tidak melakukan kegiatan nyata untuk mengelola garam sebagai bentuk konkret menanamkan investasinya.

Dia mengatakan, PT Anoa sudah memiliki izin hak guna usaha (HGU) untuk lahan seluas 770 hektare di Nagekeo, sedangkan PT Panggung Guna Ganda telah memiliki izin HGU atas lahan seluas 7.000 hektare, bahkan sudah membayar pajak hingga 2011. Walau demikian, dua perusahaan tersebut belum melakukan aksi nyata investasi garam di daerah itu, sebagaimana izin yang dikantongi masing-masing perusahaan.

Terhadap masalah ini, pemerintah provinsi telah menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta untuk mengkaji kembali izin yang telah diberikan kepada dua perusahaan itu. “Kami masih menunggu kebijakan BPN pusat untuk mengambil-alih persoalan ini dengan menetapkannya sebagai tanah terlantar sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya diserahkan ke kabupaten untuk kemudian diserahkan ke perusahaan pengelola,” katanya.

Dia mengatakan, jika status lahan sudah jelas sebagaimana hasil keputusan BPN, dapat dipastikan investasi garam di daerah tersebut akan segera dilaksanakan sesuai program yang ditetapkan pemerintah. Yoseph menyebutkan, untuk di Kabupaten Nagekeo, investasi garam akan dikelola PT Citam asal Australia dan di Kabupaten Kupang oleh PT Garam Mitsubisi asal Jepang.

Dia mengatakan, dalam pertemuan bersama di Jakarta pada 17 November 2011, disepakati Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama PT Citam telah melakukan sosialisasi serta kajian di masyarakat, apakah lahan yang ada dikelola sebagai daerah irigasi atau industri garam. “Pemerintah kabupaten pada prinsipnya tidak mempersoalkan perusahaan yang akan melakukan investasi, yang penting adalah keseriusan dan kesungguhan berinvestasi,” kata Yoseph. Terkait langkah Dinas Perindustrian NTT untuk melakukan kajian soal kelayakan usaha tambak garam di Kabupaten Nagekeo, Yoseph mengakui belum dilakukan. Namun demikian, lanjut dia, Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang telah melakukan kajian atas lahan yang hendak dijadikan lokasi investasi garam industri di Kabupaten Nagekeo.

“Rekomendasi yang diberikan, jika diairi secara terus-menerus, lahan yang ada berpotensi dikembangkan jadi lahan irigasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sampai berapa lama proses pengairan itu karena kadar garam sangat tinggi,” kata Yoseph menyampaikan hasil kajian tersebut. Dia berharap dengan berakhirnya persoalan izin lahan untuk investasi garam tersebut, pengelolaan garam di sejumlah sentra produksi yang potensial di NTT bisa dilakukan, dan bisa menjadi salah satu penyangga garam secara nasional.(ant) Sumber : Floresnews.com

Penulis: PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan)

Informasi seputar Program PUMP-PB KKP

Komentar ditutup.